Selain isu tenaga kerja, Sarmuji juga menyoroti persoalan terkait optimalisasi penggunaan komponen dalam negeri. Ia berharap kehadiran BYD dapat membawa ekosistem industri domestik dalam rantai pasok perusahaan sesuai dengan arah pengembangan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) kendaraan listrik.
Dalam hal ini, TKDN untuk kendaraan listrik dipatok minimal 40% hingga 2026, angka ini akan naik menjadi minimal 60% pada 2027-2029, dan naik jadi minimal 80% mulai 2030. Sehingga berharap BYD dapat memanfaatkan kebijakan TKDN tersebut dengan melibatkan lebih banyak industri komponen lokal dalam rantai pasoknya
"Kita ingin ada optimalisasi penggunaan komponen dari dalam negeri. Terutama kalau bisa ada ekosistem baru yang tercipta sebagai supporting pabrik BYD. Tadi sudah disampaikan komitmennya untuk komponen-komponen yang bisa disuplai oleh lokal partner. TKDN kami akan dorong terus, karena setiap penambahan TKDN itu artinya ada penambahan nilai tambah yang bisa dinikmati oleh warga lokal," ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah menyambut positif rencana BYD membangun pabrik baterai di Tanah Air. Menurut Sarmuji, langkah ini selaras dengan ambisi pemerintah membangun ekosistem kendaraan listrik berbasis sumber daya domestik.
"Tadi disampaikan BYD juga, sudah ada rencana mau membangun pabrik baterai. Itu tentu kami sambut dengan senang hati. Karena kita memang lagi sangat serius untuk menciptakan industri berbasis baterai. Karena kita punya sumber dayanya dan kita mau berkonsentrasi untuk membangun ekosistem baterainya," jelas Sarmuji.
Terkait juga dengan realisasi investasi ini, Sarmuji berencana mengunjungi kantor pusat BYD di China. Tujuannya menegaskan kembali komitmen perusahaan terhadap pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia.
