Kehadiran kendaraan yang mengombinasikan mesin pembakaran internal dengan sistem penggerak listrik memungkinkan penggunaan BBM menjadi lebih efisien tanpa sepenuhnya bergantung pada infrastruktur pengisian daya.
Menurutnya, teknologi tersebut juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi konsumen karena konsumsi bahan bakarnya relatif lebih hemat dibandingkan kendaraan konvensional.
"Menurut saya ini sesuatu yang sangat strategis karena dengan memproduksi dan kemudian memasarkan secara lebih masif dua jenis kendaraan itu, akan berdampak pada penghematan BBM kita, khususnya BBM bersubsidi. Di samping juga pasti akan berakibat pada menurunnya emisi," jelas Sarmuji.
Kemenperin akan berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan terkait untuk membahas kemungkinan penerapan berbagai insentif tersebut.
Pembahasan diperlukan mengingat kebijakan nonfiskal, seperti pengaturan lalu lintas dan fasilitas parkir, melibatkan kewenangan instansi terkait serta pemerintah daerah.
"Kementerian Perindustrian pasti akan mendukung dan mengomunikasikan ini dengan stakeholder yang lain supaya industri di jenis kendaraan ini akan berkembang di masa-masa yang akan datang," tegasnya.
Selain insentif nonfiskal, pemerintah juga akan mengkaji kemungkinan pemberian insentif fiskal, antara lain melalui keringanan pajak. Namun, Sarmuji menekankan bahwa besaran insentif tidak harus disamakan dengan fasilitas yang telah diberikan kepada kendaraan listrik berbasis baterai penuh.
"Keringanan pajaknya tidak harus sama. Yang penting ada insentif sehingga industri juga tumbuh. Karena manfaatnya juga sama-sama dirasakan, baik untuk masyarakat maupun negara," jelasnya.
