"Jangan sampai jawaban mesin yang belum tentu benar justru membentuk opini publik dan menimbulkan tuduhan serius. Meta harus bertanggung jawab terhadap produk teknologinya, sementara masyarakat perlu memeriksa informasi melalui sumber yang dapat diverifikasi dan menjalankan kaidah jurnalistik," katanya.
Kunto turut menyoroti rekam jejak kesalahan sistem moderasi Meta yang berdampak pada kebebasan berekspresi. Ia menilai pengalaman di Amerika Serikat menjadi pengingat bahwa keputusan sistem platform digital tidak selalu akurat.
Sebelumnya juga dilaporkan Meta mengakui kesalahan penangguhan akun Instagram No Kings Coalition, kelompok yang berkaitan dengan demonstrasi menentang pemerintahan Presiden Donald Trump.
Wakil Presiden Meta, Andy Stone, menyampaikan permintaan maaf atas kekeliruan tersebut. Meta mengakui akun itu seharusnya tidak ditangguhkan dan kemudian memulihkan aksesnya, meskipun proses pemulihan membutuhkan waktu lama.
"Di Amerika Serikat, Meta sendiri sudah mengakui bahwa sistemnya bisa salah sampai menyebabkan akun yang seharusnya tidak diblokir justru kehilangan akses. Artinya, kita tidak bisa begitu saja menganggap seluruh keputusan moderasi Meta selalu benar. Perusahaan harus mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan sistemnya," tutur Kunto.
Meski penyebab kasus di Amerika Serikat belum tentu sama dengan dugaan penghapusan konten karhutla di Indonesia, Kunto menilai kejadian tersebut memperkuat pentingnya transparansi dalam proses moderasi konten.
Persoalan lain yang disoroti Kunto adalah kemampuan sistem moderasi otomatis Meta dalam memahami konteks visual yang diunggah pengguna. Ia mempertanyakan kemungkinan dokumentasi karhutla yang menampilkan api, asap, warga, atau petugas di lapangan keliru dikategorikan sebagai konten kekerasan, kerusuhan, atau pelanggaran pedoman komunitas.
