NADIKABAR.COM — Nasib konten kreator hingga YouTuber menjadi salah satu isu yang ikut dibahas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Pemerintah ingin memastikan aturan baru tersebut tidak membuat aktivitas masyarakat di media sosial ikut terseret dalam regulasi penyiaran.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo mengatakan perkembangan media digital membuat batas antara aktivitas masyarakat dalam membuat konten dengan kegiatan penyiaran profesional perlu diperjelas.
Saat ini, masyarakat tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga bisa memproduksi dan menyebarkan konten melalui akun media sosial pribadi. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Penyiaran.
"Negara hadir untuk melindungi, bukan untuk membungkam," ujar Angga dikutip dari keterangan tertulis seperti dikutip NadiKabar.
Angga menegaskan, tidak semua aktivitas pembuatan dan penyebaran konten di media sosial akan dikategorikan sebagai kegiatan penyiaran yang wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).
Akun media sosial pribadi, vlog keluarga, hingga konten kreator UMKM tidak serta-merta masuk dalam kategori tersebut. Pemerintah ingin pengaturan penyiaran lebih diarahkan kepada kanal yang menjalankan aktivitas secara profesional dan memiliki karakteristik menyerupai lembaga penyiaran.
