"Yang kita atur adalah yang profesional. Channel yang sudah seperti televisi, punya redaksi, punya jadwal, punya monetisasi besar, punya jangkauan jutaan orang. Itulah yang harus patuh pada Standar Isi Siaran," jelasnya.
Salah satu persoalan penting dalam pembahasan RUU Penyiaran adalah menentukan batas antara kreator konten yang menjalankan aktivitas secara personal dengan penyelenggara konten digital yang memiliki karakteristik industri penyiaran.
Disampaikan Wamenkomdigi, pemerintah juga ingin memastikan pembaruan regulasi tidak menghambat ruang tumbuh kreator pemula maupun pelaku UMKM yang memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produk dan menjangkau konsumen.
Di sisi lain, pemerintah menilai perkembangan platform digital perlu diikuti dengan tanggung jawab yang lebih besar, terutama terkait perlindungan anak dari paparan konten berbahaya.
Dalam DIM RUU Penyiaran, pemerintah memasukkan sejumlah perhatian, mulai dari pembatasan akses berdasarkan usia, verifikasi usia, hingga transparansi algoritma. Hal ini ditujukan agar sistem distribusi konten digital turut memperhatikan keselamatan anak.
"Kita tidak melarang teknologi. Kita meminta teknologi untuk bertanggung jawab sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita," kata Angga.
