Pemerintah disebut mengusung prinsip persaingan yang adil antara lembaga penyiaran konvensional dan pelaku industri digital. Selama ini, televisi dan radio memiliki kewajiban untuk mematuhi standar isi siaran serta ketentuan lain terkait operasional industri penyiaran.
Melalui perubahan UU Penyiaran, pemerintah ingin menciptakan kesetaraan aturan bagi pelaku industri yang memiliki karakteristik kegiatan profesional serupa.
"Regulasi baru ini akan menciptakan level playing field dan fair competition. Yang sama-sama profesional, diatur dengan standar yang sama. Yang kecil, yang UMKM, yang kreator pemula, kita lindungi dan kita beri ruang tumbuh," ungkap Angga.
Meski DIM pemerintah telah mendapatkan paraf dari sejumlah menteri terkait, pembahasan substansi RUU Penyiaran masih akan berlanjut bersama DPR. Artinya, ketentuan mengenai batas pengaturan konten digital dan penyelenggara penyiaran profesional masih menjadi bagian dari proses pembahasan legislasi.
Angga menegaskan, kesepakatan pemerintah dalam DIM bukan berarti seluruh persoalan telah selesai.
"Paraf dari Bapak/Ibu Menteri hari ini bukan berarti semua isu selesai, tapi berarti Pemerintah sudah satu suara untuk masuk ke pembahasan DPR," pungkasnya.
