NADIKABAR.COM — Pemerintah berencana membentuk Dana Cadangan Pesangon (DCP) yang mewajibkan perusahaan menyetor dana untuk membayar hak pekerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Dana jumbo itu bakal dikelola negara.

Kebijakan ini diatur dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Perusahaan diberi waktu hingga Oktober 2027 untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut skema ini bertujuan memastikan pekerja korban PHK tetap mendapatkan pesangon meskipun perusahaan tengah kesulitan keuangan. Kewajiban ini dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil.

Kehadiran DCP memunculkan sejumlah pertanyaan. Apakah keberadaan DCP benar-benar menguntungkan buruh? Kemudian, mampukah pemerintah mengelola duit jumbo tersebut?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai DCP dapat memperkuat kepastian pembayaran pesangon.

Pasalnya, selama ini terdapat perusahaan yang tidak memiliki likuiditas cukup, bahkan menghindari atau menunda kewajiban membayar hak pekerja.

Namun, menurutnya manfaat tersebut hanya akan terasa jika dana benar-benar terlindungi, tercatat sebagai hak pekerja, dan dapat dicairkan dengan cepat ketika PHK terjadi.

Menurutnya, pengelolaan oleh negara bukan satu-satunya pilihan. Pemerintah bisa saja berperan menetapkan standar dan mengawasi kepatuhan, tetapi pengelolaan dana dilakukan lembaga profesional dengan tata kelola independen.

"Yang terpenting, dana tersebut tidak boleh berubah menjadi sumber pembiayaan pemerintah atau tercampur dengan keuangan negara," ujarnya.

Ronny menilai pemerintah memang memiliki kapasitas membangun sistem pengelolaan dana, tetapi itu tidak otomatis menjamin uang pekerja aman. Risiko dapat muncul akibat salah kelola, investasi terlalu agresif, konflik kepentingan, hingga penggunaan dana di luar peruntukannya.

Karena itu, DCP harus diperlakukan sebagai dana titipan dengan prinsip fiduciary duty, yakni kewajiban pengelola untuk mengutamakan kepentingan pemilik dana. Aset dan rekening harus dipisahkan dari APBN maupun dana operasional lembaga. Investasi juga perlu dibatasi pada instrumen yang aman dan likuid.

Pemerintah, lanjutnya, harus menjelaskan siapa pihak yang bertanggung jawab jika terjadi kerugian akibat kegagalan pengelolaan maupun penyalahgunaan. Harus tersedia mekanisme kompensasi dan pertanggungjawaban jika kemungkinan buruk itu terjadi.