"Dana ini bukan dana investasi biasa, tapi hak pekerja yang dititipkan untuk menjamin masa depan mereka ketika kehilangan pekerjaan," ucapnya.
Pengamat ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai keberhasilan kebijakan DCP bukan diukur dari besarnya dana yang terkumpul, melainkan dari kepastian pekerja menerima haknya.
"Perlindungan terbaik bukan dana terbesar, melainkan hak yang benar-benar sampai," ujarnya.
Syafruddin juga mengingatkan dana harus dipisahkan dari keuangan pemerintah, memiliki pencatatan yang jelas, dan dilindungi secara hukum.
Terkait kemampuan negara menjamin keamanan dana, Syafruddin menilai pengalaman pemerintah mengelola program jaminan sosial tidak otomatis membuat DCP bebas risiko jika dikelola negara.
Duit cadangan tersebut bisa menghadapi risiko pasar, likuiditas, operasional, hingga campur tangan politik. Bahkan, gelombang PHK dapat meningkatkan kebutuhan pencairan ketika nilai aset investasi sedang turun.
Karena itu, pemerintah perlu melakukan simulasi tekanan secara berkala. Investasi juga harus mengutamakan keamanan dan likuiditas, disertai audit serta keterbukaan laporan keuangan. Selain itu, pemerintah perlu menjelaskan siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kekurangan dana akibat kerugian investasi.
"Tanpa aturan penjaminan yang tegas, janji keamanan hanya bersifat politis," ujarnya.
Siapa Paling Pas Kelola Pesangon Buruh? (Foto: ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)
Sejauh ini, muncul tiga opsi tentang siapa yang akan mengelola dana cadangan pesangon buruh. Pertama, Danantara Indonesia. Kedua, BPJS Ketenagakerjaan. Terakhir, pemerintah membentuk lembaga baru untuk mengemban tugas ini.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita cenderung menilai BPJS Ketenagakerjaan paling layak.
Pertimbangannya, BPJS Ketenagakerjaan punya pengalaman mengelola dana pekerja. Akan tetapi, pengelolaan DCP harus dipisahkan secara hukum, pembukuan, aset, dan manajemen risiko dari program BPJS yang sudah berjalan.