Ia menilai Danantara memiliki mandat investasi berbeda, sehingga tidak tepat jika dana pesangon dikelola dengan orientasi mengejar imbal hasil.
Sementara pembentukan badan khusus dapat memberikan spesialisasi, tetapi hal membutuhkan biaya dan pembangunan kapasitas baru.
"Pilihan kelembagaan harus ditentukan berdasarkan kompetensi, independensi, perlindungan dana, dan akuntabilitas, bukan sekadar siapa yang memiliki kewenangan mengelola," katanya.
Ronny juga mendorong pengawasan berlapis melalui keterbukaan informasi kepada pekerja, audit independen, serta pengawasan DPR, BPK, dan otoritas terkait sesuai kewenangannya. Serikat pekerja juga perlu dilibatkan agar dapat memantau pengelolaan dana.
Senada, Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai BPJS Ketenagakerjaan paling pas karena memiliki pengalaman mengelola administrasi peserta dan klaim. Namun, pengelolaan DCP harus memiliki dasar hukum serta pemisahan rekening yang jelas.
Sementara itu, Danantara dipandang memiliki orientasi investasi berbeda dari kebutuhan pembayaran pesangon. Badan itu ditugaskan mengejar imbal hasil tinggi sehingga kurang cocok mengelola kewajiban pembayaran pesangon.
Sedangkan opsi membentuk lembaga baru berpotensi menambah biaya dan memperpanjang masa transisi.
"Prioritasnya ialah lembaga dengan sistem pembayaran cepat dan audit kuat. Institusi terbaik bukan yang paling besar, melainkan paling mampu menjaga hak," kata Syafruddin.
Ia menambahkan pengawasan harus dilakukan berlapis. Pekerja perlu dapat mengetahui jumlah dana yang dicadangkan atas haknya. Setiap setoran dan transaksi harus tercatat secara digital.
Pengelola juga wajib menerapkan batas investasi, audit berkala, serta mekanisme pengaduan dan banding yang independen.
"Dana pekerja aman ketika setiap keputusan memiliki jejak tanggung jawab," tuturnya.