NADIKABAR.COM — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) memperkuat jalur penyelesaian sengketa konsumen sektor jasa keuangan di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SK).
Penguatan tersebut dilakukan melalui penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Bersama OJK dan BI mengenai tata cara kerja sama dan koordinasi penyelesaian sengketa.
Mekanisme ini juga diperluas untuk mencakup sengketa yang melibatkan penyelenggara di bidang sistem pembayaran.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK Dicky Kartikoyono mengatakan mekanisme tersebut diharapkan mempermudah konsumen dalam menyelesaikan permasalahan dengan penyelenggara jasa keuangan tanpa harus langsung menempuh jalur pengadilan.
"Kalau semua permasalahan perdata yang tidak bisa diselesaikan oleh internal dispute resolution, akan masuk semuanya ke LAPS," ujar Dicky dalam acara Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK) 2027 di Jakarta, Senin (16/11).
Dicky menjelaskan konsumen terlebih dahulu harus menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara jasa keuangan melalui mekanisme penyelesaian pengaduan internal atau internal dispute resolution (IDR).
Apabila konsumen dan penyelenggara tidak mencapai kesepakatan melalui mekanisme tersebut, konsumen dapat meminta pengaduannya diproses melalui LAPS-SK.