"Konsumen tidak perlu pindah dari satu pintu ke pintu yang lain mengadu ini, mengadu itu. Bahkan redundant ngadu ke BI, ngadu ke OJK, ngadu ke Bapak Ibu sekalian," ujarnya.
Diki menambahkan Juklak Bersama OJK dan BI memberikan pedoman koordinasi kedua lembaga dalam penyelesaian sengketa, termasuk terkait kelembagaan, pelaporan, pengenaan sanksi, hingga pemberian perintah tertulis sesuai kewenangan masing-masing.
Ia menegaskan penguatan mekanisme penyelesaian sengketa merupakan bagian dari upaya membangun perlindungan konsumen yang terintegrasi di tengah semakin kompleksnya layanan keuangan digital.
Menurutnya, satu transaksi saat ini dapat melibatkan berbagai pihak, mulai dari bank, penyedia jasa sistem pembayaran, payment gateway, merchant, platform digital, hingga perusahaan telekomunikasi. Kondisi tersebut membuat konsumen kerap kesulitan menentukan pihak yang harus bertanggung jawab ketika terjadi masalah.
Karena itu, OJK mendorong penyelenggara jasa keuangan memperkuat penanganan pengaduan internal dan memastikan konsumen memperoleh akses penyelesaian sengketa yang jelas.
Penguatan LAPS-SK tersebut menjadi salah satu langkah dalam GEBER PK 2027 yang mengusung tiga pilar, yakni Empowered Consumers, Stronger Protection, dan Collaborative Action.