Dalam mekanisme yang diperkuat ini, penyelenggara jasa keuangan juga harus mengikuti proses penyelesaian sengketa melalui LAPS-SK.
Dicky mengatakan penguatan tersebut menjadi pembeda dengan mekanisme sebelumnya. Konsumen kini diarahkan untuk menempuh penyelesaian melalui LAPS-SK sebelum membawa sengketa keperdataan ke pengadilan.
"Kalau yang lalu internal dispute resolution tidak bisa sepakat, konsumen dan Bapak Ibu sekalian mungkin bisa langsung ke pengadilan. Tapi sekarang ini pengadilan bilang ke OJK, OJK tolong kurangi permasalahan perdata dari industri jasa keuangan yang masuk pengadilan. Selesaikan terlebih dahulu di LAPS," ujar Dicky.
Ia menjelaskan proses penyelesaian sengketa nantinya melibatkan mediator, arbiter, dan adjudikator yang independen serta memiliki sertifikasi dan standar yang sesuai.
Sementara itu, LAPS-SK berperan sebagai fasilitator dalam proses penyelesaian sengketa tersebut.
Menurut Dicky, penguatan mekanisme ini juga bertujuan menghindari konsumen harus menyampaikan pengaduan berulang kali ke berbagai lembaga, seperti BI, OJK, maupun penyelenggara jasa keuangan.