NADIKABAR.COM — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pemerintah untuk memasukkan pengelolaan Dana Cadangan Pesangon ke ekosistem dana pensiun (dapen).
Hal itu seiring dengan rencana penentuan lembaga khusus yang mengelola dana tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menegaskan skema tersebut penting agar industri dana pensiun nasional tidak semakin tergerus dan kehilangan sumber aset kelolaan.
Ogi menyoroti aturan baru tersebut memicu polemik di masyarakat karena Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan belum diterbitkan.
Ia menyebut selama ini dana cadangan pesangon dicatat secara internal oleh perusahaan atau dititipkan pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
Karena itu, Ogi menilai jika dana cadangan pesangon dialihkan ke lembaga khusus di luar program pensiun, aset industri dana pensiun justru akan menyusut karena dana yang sudah terhimpun di DPLK bakal ditarik keluar.
"Kalau dia masuk bukan ke program pensiun, bukan membesar, malah ngempes ya. Karena dana cadangan pesangon yang ada di DPLK akan keluar masuk ke lembaga khusus tadi itu," ujar Ogi dalam diskusi bersama wartawan di Nusa Dua, Bali, Selasa (17/11).
Lebih lanjut, Ogi menilai industri dana pensiun saat ini memang tengah mengalami tekanan likuiditas karena tingginya pencairan manfaat oleh peserta, sementara penambahan peserta baru berjalan lambat.