Dana tersebut harus dihimpun dan diakumulasikan terlebih dahulu sebagai program pensiun, baru kemudian sebagian dana yang belum dibutuhkan untuk pembayaran klaim dalam jangka pendek dapat dikerjasamakan dengan manajer investasi.
Dalam kesempatan sama, Deputi Komisioner Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila mengungkapkan berdasarkan hasil survei internal, OJK memperkirakan total dana kompensasi pesangon di Indonesia dapat mencapai Rp100 triliun hingga Rp150 triliun.
"Kita kemudian memperkirakan dana kompensasi yang selama ini masuk dalam pesangon itu ada sekitar Rp100 (triliun) sampai Rp150 triliun sebenarnya," ungkap Iwan
Iwan menjelaskan pengelolaan dana cadangan pesangon memiliki tingkat kompleksitas tinggi karena terdapat sekitar 23 pemicu pencairan manfaat.
Menurutnya, salah satu pemicu terbesarnya adalah pekerja memasuki usia pensiun, sementara lainnya adalah kondisi di luar usia pensiun seperti pemutusan hubungan kerja (PHK).
Karena itu, OJK saat ini aktif berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Ketenagakerjaan dalam penyusunan draft PP agar pengelolaannya tetap berada dalam koridor pengawasan dana pensiun.
"Pengelolaan investasinya itu tidak bisa hanya sekadar bagaimana kita mengoptimalkan hasil investasi, bukan itu tujuannya. Tapi bagaimana kemudian investasi itu dikaitkan dengan karakteristik kewajibannya dan memastikan di setiap titik itu kalau terjadi kita punya dana yang cukup untuk membayar kewajiban, termasuk risiko catastrophic-nya kalau terjadi PHK massal," tuturnya.