Padahal, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 menargetkan rasio aset dana pensiun mencapai 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2045.
Adapun saat ini rasio aset dana pensiun Indonesia baru menyentuh angka 8 persen terhadap PDB.
"Tahun 2045 kan enggak jauh lagi. Mana mungkin lompat dari 8 persen ke 60 persen kalau program dana pensiun itu tidak ada inovasi produk-produk baru seperti dana cadangan ini," ujar Ogi.
Karena itu, OJK terbuka mengenai siapa pun pengelola yang nantinya ditunjuk pemerintah dalam PP, baik melalui BPJS Ketenagakerjaan, DPLK, maupun lembaga khusus bentukan baru.
Namun, Ogi menekankan syarat mutlak bahwa lembaga tersebut harus berstatus sebagai penyelenggara program dana pensiun.
Selain itu, OJK menilai apabila dana cadangan pensiun sebagai dana pensiun juga dapat memberikan keuntungan bagi pekerja dan perusahaan berupa fasilitas insentif pajak yang tidak didapatkan jika dikelola sebagai dana investasi biasa.
Ogi menambahkan proses pengelolaan dana pesangon tidak boleh langsung melompat ke penempatan investasi.