NADIKABAR.COM — Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mematangkan persiapan pembentukan Program Penjaminan Polis (PPP) asuransi sebagai skema perlindungan nasabah.
Program ini ditargetkan berlaku paling lambat pada 2028. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan kesiapan Indonesia membentuk program penjaminan polis bersama LPS merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Menurut Friderica, hal itu menjadi salah satu agenda penting dalam penguatan industri perasuransian sekaligus pendalaman pasar keuangan (deepening the market).
"Kami sedang mempersiapkan program penjaminan polis kami, yang diwajibkan oleh Undang-undang untuk diimplementasikan paling lambat pada tahun 2028," ujar Friderica dalam 29th ASEAN Insurance Regulators Meeting (AIRM) di Nusa Dua, Bali, Rabu (18/11).
Ia menuturkan agenda AIRM ke-29 yang dihadiri regulator dari 11 negara ASEAN menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk saling bertukar informasi dan mempelajari penerapan penjaminan polis di kawasan.
Pasalnya, sejumlah negara tetangga di ASEAN dinilai sudah lebih maju dan lebih dulu menerapkan skema perlindungan pemegang polis tersebut. Audio
"Beberapa negara ASEAN sudah memiliki pengalaman berharga di bidang ini, kami menyambut baik untuk saling belajar dan berbagi pengalaman praktis guna memperkuat perlindungan pemegang polis dan, pada akhirnya, kepercayaan publik," ucapnya.
OJK bersama LPS telah menandatangani Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang mengatur pertukaran data, informasi, dan/atau dokumen sebagai langkah percepatan program penjaminan polis.