Ia menegaskan tenggat akhir penerapan program ini jatuh pada Januari 2028, meski pemerintah menargetkan kesiapan operasionalnya sudah dapat terlihat mulai tahun depan.

Di sisi lain, Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis Ferdinan Dwikoraja Purba menyatakan pihaknya sangat siap menjalankan mandat baru tersebut berkat sinergi yang solid bersama OJK dan Kemenkeu.

Ferdinan mengakui negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand telah lebih dulu menerapkan penjaminan polis asuransi meski Indonesia lebih awal memiliki penjaminan simpanan perbankan sejak krisis 1998.

Karena itu, LPS memanfaatkan forum ini untuk memetakan potensi tantangan dan kelemahan pada masa awal penerapan program serupa di negara tetangga.

"Mereka sudah lebih dulu menjalankan program penjaminan polis ini dan sudah lebih dulu mendapatkan manfaat positifnya. Sekaligus kita juga banyak belajar tentang kelemahan dan tantangan yang dihadapi, terutama pada awal-awal penerapan, agar pelajaran baik itu bisa kita manfaatkan untuk mengaktivasi program penjaminan polis kita dengan lebih baik," kata Ferdinan.

Ia menegaskan kehadiran program penjaminan polis merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkokoh jaring pengaman sistem keuangan (financial safety net) untuk mendongkrak kepercayaan publik terhadap industri asuransi di dalam negeri.

"Sehingga kami punya semangat yang sama dengan regulator, dengan industri, bagaimana untuk strengthening dan melakukan perlindungan yang lebih baik terhadap nasabah di sektor keuangan, khususnya saat ini kita bicara tentang asuransi," pungkasnya.