"Melalui program ini, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam keterangan resmi tertulis, Selasa (17/11).

Ogi menilai keberhasilan program itu sangat bergantung pada kesiapan tahap awal, seperti penetapan kepesertaan, keakuratan data, hingga koordinasi antarlembaga. PPP menjadi bagian dari upaya memperkuat industri perasuransian yang telah berjalan dari permodalan, tata kelola, hingga manajemen risiko.

Menurut dia, pertukaran data menjadi bagian penting dalam persiapan PPP yang dilakukan secara dua arah, baik dari OJK kepada LPS maupun sebaliknya.

Pertukaran data akan mencakup seluruh tahapan pelaksanaan PPP, mulai dari persiapan dan pendaftaran kepesertaan, berbagai status pengawasan perusahaan asuransi, proses penyehatan dan resolusi, hingga pencabutan izin usaha serta likuidasi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (Dirjen SPSK) Kemenkeu Herman Saheruddin mengungkapkan proses penyusunan payung hukum turunan untuk program penjaminan polis terus dikebut.

Ia menyebut pemerintah telah mengantongi izin prakarsa dari Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk mematangkan regulasi penyelenggaraannya.

Herman menjelaskan penguatan mandat LPS tidak hanya sebatas melakukan penjaminan polis sederhana, tetapi juga mencakup kewenangan melakukan resolusi perusahaan asuransi bermasalah sebagaimana diatur dalam UU P2SK dan amandemennya pada UU Nomor 4 Tahun 2026.

"Sehingga kita sudah setara dengan negara-negara maju yang memiliki integrated protection scheme. Saat ini proses perundangannya sudah, kita sudah dapat izin prakarsa dari Setneg dan kita akan secara intensif mempersiapkan program penjaminan polis sehingga bisa siap," terang Herman.