NADIKABAR.COM — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara soal kewajiban perusahaan menyetor dana cadangan pesangon ke pemerintah. Kebijakan ini diatur dalam pasal 253 Undang-Undang nomor 27 tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, dengan masa transisi selama 1 tahun.

Targetnya, kebijakan tersebut mulai berlaku mulai awal 2027. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Ogi Prastomiyono menjelaskan dana cadangan sekarang ini disimpan oleh perusahaan, tidak dikeluarkan, tapi hanya dicatat sebagai cadangan pesangon.

Selain itu, ada juga perusahaan yang menitipkan cadangan pesangon sebagai dana pensiun di DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan). Lalu, Undang-Undang nomor 27 tahun 2026 menyatakan dana pesangon akan dikelola oleh lembaga khusus yang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Terkait kebijakan DCP ini, Ogi menyatakan, dana cadangan pesangon sebaiknya masuk dalam kelompok dana pensiun dan pengelolanya adalah penyelenggara program pensiun.

"Apakah itu BPJSTK, apakah itu di DPLK, ataukah itu di lembaga khusus yang dibentuk khusus menyelenggarakan menghimpun dana cadangan pensiun. Intinya harus tetap dana pensiun, karena dana pensiun itu dapat insentif pajak berbeda dengan dana-dana biasa," terang Ogi dalam acara Diskusi Anggota Dewan Komisioner OJK dengan Wartawan Media Massa di Nusa Dua, Bali, Kamis (17/11/2026).

"Dana cadangan ini, kalau dia bukan masuk ke program pensiun, ya bukan kerja sama lah, kempes. Karena dana cadangan pesangon yang ada di DPLK akan keluar," sambung Ogi.