Perusahaan memiliki waktu satu tahun untuk mendata jumlah pekerja dan dana pesangon sebelum harus disetorkan Oktober 2027.

"Jadi bagi para pengurus, pengelola DPLK di masing-masing perusahaan, silakan berbenah mulai sekarang karena by Oktober 2027 maka semua dana pesangon harus diserahkan kepada dana cadangan pesangon," jelasnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai dana cadangan pesangon masih menunggu aturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah (PP).

Proses penyusunannya akan diawali dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik yang melibatkan para pemangku kepentingan ketenagakerjaan.

"Bagaimana concern stakeholders akan menjadi pertimbangan dalam perumusan peraturan pelaksanaan," kata Indah.