Ogi kembali menegaskan, DCP sebaiknya dikategorikan sebagai program dana pensiun. Sedangkan penyelenggaranya bisa siapa saja, tapi tetap penyelenggara dana pensiun.

"Kalau pemerintah mau bentuk baru silakan, tapi itu adalah penyelenggara dana pensiun," tutur Ogi.

Dia menambahkan terkait dengan DCP tersebut telah dibahas tentang program penjaminan polis, iuran awal, iuran berkala, apa yang dijamin, dan sebagainya sudah dibahas. Namun, Ogi meminta masyarakat menunggu PP terbit.

"PP-nya sebentar lagi keluar, itu akan jelas. Nanti ada waktu sekitar enam bulan POJK-nya akan keluar. Salah satu kriteria RBC, RBC salah satu syarat untuk mengikuti program penjaminan polis," jelas Ogi.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri sebelumnya menjelaskan konsep pengelola dana cadangan pesangon memiliki mekanisme yang berbeda dengan dana-dana yang dikelola Dana Pensiun (Dapen) atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) milik masing-masing perusahaan.