NADIKABAR.COM — Ombudsman Indonesia memaparkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dari tinjauan lapangan ke 14 lokasi koperasi, Ombudsman menemukan berbagai persoalan, mulai dari lokasi yang sulit akses hingga persoalan perizinan bangunan.

Anggota Ombudsman Radian Syam mengatakan pengawasan dilakukan agar pelaksanaan program KDKMP berjalan sesuai dengan ketentuan dan penyelenggaranya memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Ia merinci keempat belas lokasi tersebut tersebar di enam daerah, yakni 4 koperasi di Kabupaten Purworejo, 4 koperasi di Kota Batam, 3 koperasi di Kota Tual, 1 koperasi di Kabupaten Mamuju, dan 1 koperasi di Jakarta Selatan, serta 1 koperasi di Kabupaten Demak.

"Dalam pelaksanaannya, pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia telah meninjau di 14 koperasi. Di mana 14 koperasi ini dilakukan di 6 daerah," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).

Radian membeberkan sejumlah temuan saat pihaknya mengecek langsung ke lokasi KDKMP. Di Kota Batam misalnya, Radian menyebut ditemukan gerai koperasi yang lokasinya sulit di akses. Sementara di Kota Tual Maluku, di mana belum ada kepastian terkait mengenai lokasi lahan KDKMP.

"Kemudian ada juga di Kabupaten Mamuju, itu lahan yang berbatasan langsung dengan rawa. Dan bahkan ada di Kabupaten Purworejo, ini terkait mengenai pengurusan PBG, yaitu persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi," imbuh Radian.

Terkait lokasi tanah, Radian menyebut pihaknya telah meminta klarifikasi kepada PT Agrinas Pangan Nusantara selaku pelaksana pembangunan fisik, gudang/gerai KDKMP. Berdasarkan keterangan yang didapat, PT Agrinas mengantongi dokumen kesepakatan dari pengurus dan masyarakat desa setempat.

"Jadi artinya di sini, kami juga meminta kepada PT Agrinas setidaknya, informasi-informasi sekecil apapun yang memang itu menjadi informasi untuk pendirian, pembangunan, dan proses pelaksanaannya KDKMP untuk segera juga disampaikan kepada publik, agar jangan menimbulkan ihwal sangka atau hal-hal yang juga dapat menimbulkan prasangka atas berdirinya KDKMP," imbuh ia.

Dalam melakukan pemeriksaan, Ombudsman kemudian melakukan 5 metode. Pertama, metode pemetaan yang di mana berdasarkan rapat koordinasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dan Kementerian Koperasi (Kemenkop) pada tanggal 18 Juni 2026, uji petiknya berada di Demak dan di Jakarta Selatan.

Metode kedua, yakni dokumen yang mana terdapat 13 regulasi termasuk instruksi presiden, dan perjanjian kerja sama ada dengan Kemenkop dan PT Agrinas. Metode ketiga, permintaan keterangan.

Keempat, tinjauan lapangan ke lokasi KDKMP. Kelima, metode melakukan klarifikasi.

Radian menjelaskan dalam pemeriksaan tersebut, pihaknya memperjelas sumber informasi dan pemeriksaan. Hasilnya, terdapat 8 laporan dan juga konsultasi kepada masyarakat

Adapun delapan laporan dari masyarakat ini berasal dari berbagai daerah, seperti Kabupaten Pati, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pohuwato Timur, dan Polewali Mandar.

Dari total laporan tersebut, ada sebanyak enam laporan yang juga telah ditutup dan dua laporan lainnya masih dalam tahap pemeriksaan.

"Penutupan laporan, sekali lagi dilakukan karena telah memperoleh penyelesaian, telah dilaksanakan tindakan korektif, tidak memenuhi persyaratan, atau tidak ditemukan adanya dugaan maladministrasi," jelas ia.

Kemudian untuk konsultasi masyarakat, Radian menyebut ada tiga konsultasi. Ketiga konsultasi dari masyarakat ini meliputi penunjukan KDKMP di Kabupaten Mamuju pada 2025, proses seleksi calon Project Management Officer KDKMP pada 2025. Ketiga, kendala teknis dalam seleksi Project Management Officer KDKMP.

Radian akan menyerahkan hasil pemeriksaan ini kepada Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono dan Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota pada pekan depan.

"Dan sampai, hari ini alhamdulillah, Pak Menteri nanti terjadwal hadir ke Ombudsman, dan kemudian Pak Dirut, Agrinas juga terjadwal hadir. Di mana kemudian kami akan sampaikan beberapa hasil, temuan, beberapa hal juga pengawasan yang kami lakukan, dan juga, saran, pendapat, dan kemudian tindakan korektif yang harus segera dilakukan oleh Kementerian Koperasi maupun PT Agrinas," terang ia.