"Ini tadi subsidi sudah ada Rp 160 triliun. Nah, subsidi di Bulog, setelah jadi beras, Bulog serap, ini (SPHP) ada subsidinya (hampir) Rp 6.000/kg. Kalau 2 juta itu sama dengan Rp 12 triliun. Subsidi lagi. Ini middleman, oknum, perusahaan, korporasi mempermainkan. Karena barang subsidi ini yang harusnya dijual Rp 12.500, dijual ke mereka Rp 11.500. Tetapi ini dibongkar, ini kan kejahatan. Ini dibongkar kemudian dijadikan premium atau dioplos," beber Amran yang juga menjabat Menteri Pertanian, di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Selain subsidi di hilir seperti program SPHP beras, terdapat pula subsidi di hulu dengan nilai yang sangat besar. Subsidi di hulu antara lain untuk pupuk, traktor, alat mesin pertanian, dan hal lainnya yang dikucurkan pemerintah untuk mendukung produksi beras nasional.
"Seharusnya ini dijual Rp 12.500, tapi dijual Rp 17.000. Ini bukan saya. Ini rakyat. Ini untuk orang sulit. Ini beras subsidi, tapi masih ada oknum yang bermain-main," jelas Amran.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan rapat koordinasi. Hasilnya, diputuskan untuk mencopot 8 pejabat dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog. Amran mengatakan penindakan ini sebagai bentuk tanggung jawab bagi kedelapan pejabat tersebut.
