NADIKABAR.COM — Perkembangan kecerdasan buatan (AI) membuat serangan siber semakin mudah dilakukan, lebih murah, dan mampu menjangkau sasaran dalam skala lebih besar.Ancaman ini tak lagi terbatas pada sektor perbankan atau lembaga pemerintah, tetapi juga mengincar berbagai sektor dan pekerja, termasuk rumah sakit hingga kantor pemerintahan daerah.

Presiden Korea Institute of Information Security and Cryptology (KIISC) Howon Kim mengatakan penggunaan AI telah mengubah kemampuan pelaku serangan siber.

Jika sebelumnya serangan membutuhkan peretas dengan keahlian khusus, waktu, dan biaya besar, kini teknologi AI memungkinkan orang dengan kemampuan teknis terbatas melancarkan serangan.

"AI membuat serangan siber jauh lebih mudah. Jika sebelumnya serangan yang efektif membutuhkan peretas terampil, waktu, dan biaya besar, kini pemula pun bisa membuat email phishing yang meyakinkan dalam berbagai bahasa tanpa kesalahan ejaan," kata Howon dalam workshop Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea (IKJN) di Jakarta, Jumat (30/10).

"AI juga dapat meniru suara atau wajah seseorang dalam hitungan menit, menemukan celah keamanan, bahkan menulis kode serangan. Akibatnya, serangan menjadi lebih murah, cepat, dan berskala jauh lebih besar," sambungnya.

Menurut Howon, kemampuan AI tersebut membuat siapa pun berpotensi menjadi sasaran. Ia mencontohkan perawat rumah sakit yang menerima email palsu tetapi terlihat meyakinkan, pegawai kantor yang mendapat telepon deepfake dengan suara menyerupai atasannya, hingga kantor pemerintah daerah yang menjadi target serangan.

"Penyerang tidak membutuhkan sistem keamanan yang sangat canggih untuk menembus organisasi. Mereka hanya membutuhkan satu orang yang mengeklik tautan berbahaya. Karena itu, setiap sektor dan setiap pekerja kini berada di garis depan menghadapi ancaman siber," ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut tidak berarti kebutuhan terhadap tenaga ahli keamanan siber berkurang. Sebaliknya, organisasi membutuhkan lebih banyak tenaga profesional untuk memantau ancaman, bertukar informasi, dan merespons serangan yang terus berkembang.

Howon menyebut lembaga keamanan nasional seperti Korea Internet & Security Agency (KISA), tim tanggap darurat, serta tim keamanan perusahaan yang dipimpin pejabat Chief Information Security Officer (CISO) memiliki peran penting. Mereka bertugas memantau ancaman selama 24 jam dan memanfaatkan AI untuk mendeteksi serangan lebih cepat.

"Para ahli menjadi pusat kendali, sementara setiap sektor dan semua orang berada di garis depan. Keduanya harus bekerja bersama," katanya.

Howon juga menyinggung kondisi keamanan siber di Indonesia. Ia mengaku pernah mengunjungi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) beberapa tahun lalu. Menurutnya, BSSN pernah melaporkan sekitar 3 miliar anomali trafik, yang sebagian besar disebut berkaitan dengan malware.

Ia menambahkan perkembangan AI membuat pencarian celah keamanan dapat dilakukan secara otomatis dan dalam skala besar. Namun, teknologi yang sama juga bisa dimanfaatkan untuk memperkuat pertahanan siber, misalnya membantu mendeteksi ancaman lebih cepat.

Howon mengatakan, di Korea Selatan, sistem industri teknologi informasi, pemerintahan, hingga militer saling terhubung. Kondisi tersebut membuat keamanan siber menjadi persoalan serius karena gangguan pada satu sistem berpotensi berdampak pada sistem lainnya.

Ilustrasi. Perkembangan AI mempermudah serangan siber, menjangkau berbagai sektor. Ahli keamanan siber perlu lebih banyak untuk memantau dan merespons ancaman ini. (Foto: istockphoto/WANAN YOSSINGKUM)

Dosen Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM) Dedy Permadi menilai tingkat kerentanan setiap sektor berbeda, bergantung pada kemampuan masing-masing dalam menerapkan sistem pengamanan.

Menurut Dedy, sektor perbankan memiliki sistem keamanan siber yang relatif kuat, meskipun tetap menjadi sasaran berbagai serangan karena berkaitan dengan sektor keuangan. Sebaliknya, sektor publik cenderung lebih tertinggal dalam penerapan mekanisme perlindungan.

"Sektor perbankan memiliki sistem keamanan siber yang kuat, tetapi pada saat bersamaan juga rentan karena berbagai jenis serangan biasanya menyasar sektor keuangan. Sementara itu, sektor yang cenderung tertinggal adalah sektor publik karena biasanya lebih lambat menerapkan mekanisme pengamanan," ucap Dedy.

Ia mengatakan sektor yang belum memiliki perlindungan memadai berpotensi menjadi korban serangan siber, termasuk masyarakat dan industri. Meski tingkat kesiapan berbeda, ancaman tersebut tetap perlu diantisipasi lintas sektor.

Untuk memperkuat perlindungan, Howon memaparkan tiga praktik yang diterapkan di Korea Selatan.

Pertama, perusahaan perlu memiliki pemimpin khusus keamanan informasi atau CISO.Jika terjadi kebocoran serius akibat pengelolaan yang buruk, perusahaan dan pimpinannya dapat menghadapi sanksi serta pertanggungjawaban.

Kedua, pelatihan keamanan informasi perlu diberikan kepada karyawan, tidak hanya tim teknologi informasi. Organisasi juga dapat melakukan simulasi phishing untuk menguji kesiapan pekerja menghadapi upaya penipuan digital.

Ketiga, penyedia layanan daring berskala besar diwajibkan memiliki sertifikasi keamanan nasional Information Security Management System (ISMS), yang menilai bukan hanya teknologi, tetapi juga cara organisasi mengelola keamanan.

Howon juga mengingatkan pentingnya perlindungan data dalam pengembangan dan penggunaan AI. Menurutnya, data di banyak organisasi masih tersebar di berbagai sistem, tidak lengkap, tidak konsisten, dan bercampur dengan informasi pribadi. Karena itu, data perlu dipersiapkan, dibersihkan, dan dilindungi sebelum digunakan.

Salah satu pendekatan yang dapat dimanfaatkan adalah synthetic data atau data sintetis. Data buatan yang disusun menyerupai pola data asli dan diperiksa secara cermat itu dapat mengurangi kebutuhan untuk membagikan catatan pribadi, sekaligus membantu pengujian sistem AI, termasuk untuk menghadapi skenario serangan siber.

"Data sintetis dapat mengurangi kebutuhan untuk membagikan catatan pribadi sehingga privasi tetap terlindungi. Data ini juga dapat membantu pengujian elemen AI, termasuk untuk menghadapi serangan siber," ujar Howon.

Ia menambahkan setiap proyek kolaborasi AI perlu memperhatikan empat aspek, yakni hak dan perlindungan data, evaluasi sistem menggunakan data lokal, pengawasan manusia terhadap keputusan yang berdampak pada keselamatan atau hak masyarakat, serta keamanan dan mekanisme penanganan insiden.

Menurut Howon, RI dan Korea Selatan dapat bekerja sama dengan memperkuat tim ahli keamanan siber sekaligus meningkatkan pelatihan bagi pekerja di berbagai sektor.