NADIKABAR.COM — Pakar keamanan siber Pratama Pershada mengungkap risiko dari celah keamanan PHP yang membuat jutaan situs hampir di seluruh dunia tumbang beberapa waktu lalu. Menurutnya hal ini perlu diperhatikan oleh pengelola situs di Indonesia.

Sejauh ini belum ada kasus terkait celah keamanan kritis pada PHP di Indonesia. Namun, Pratama mengungkap risiko PHP utama di Indonesia bukan semata-mata kemungkinan terjadinya serangan secara massal, melainkan kesiapan pengelola sistem dalam mendeteksi dan memperbaiki kerentanan.

Menurut penjelasannya, PHP digunakan oleh banyak situs instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan sekolah di Indonesia. Namun, sebagian di antaranya beroperasi masih menggunakan PHP versi lama yang tidak lagi mendapatkan dukungan pembaruan keamanan seperti PHP 7 atau bahkan PHP 5.6.

"Banyak (situs) yang masih (menggunakan) PHP 7 atau bahkan 5.6. Versi itu sudah tidak didukung lagi, jadi tidak akan pernah dapat tambalan. Itu bukan lagi soal bug, itu sual situs yang sudah lama tidak dirawat," tutur Pratama kepada NadiKabar.com, Jumat (23/10).

Ia turut mengungkap dampak celah keamanan PHP yang terhadap pengelola situs ialah bentuk pencurian data, bukan hanya situs web yang tiba-tiba tidak bisa diakses. Menurut Pratama, jika server berhasil disusupi, basis data yang tersimpan di dalamnya seperti nama, NIK, nomor telepon, kata sandi, data transaksi.

Sebelumnya, sejumlah situs pemerintah di Eropa dan beberapa wilayah tidak dapat diakses pada Rabu (21/10) setelah temuan celah keamanan kritis pada bahasa pemrograman PHP yang banyak digunakan untuk menjalankan situs web. Celah keamanan ini berhasil ditemukan baru-baru ini dengan bantuan kecerdasan buatan (AI).

Sejumlah lembaga pemerintah memilih menonaktifkan situs mereka sebagai langkah pencegahan setelah muncul peringatan bahwa peretas mulai mengeksploitasi celah keamanan tersebut.

Merespons masalah tersebut, Pratama menyebut ada dua hal yang perlu dibedakan dalam kasus penonaktifan sejumlah situs pemerintah di Eropa. Ia menegaskan situs-situs tersebut tidak tumbang akibat serangan peretas, melainkan karena sejumlah lembaga memilih untuk menonaktifkan layanan untuk sementara sebagai langkah pencegahan guna mengurangi risiko eksploitasi.