NADIKABAR.COM — Presiden Partai Buruh Said Iqbal mendorong pemerintah agar menunjuk BPI Danantara sebagai pengelola dana cadangan pesangon buruh yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Said, yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menjelaskan terdapat tiga opsi lembaga yang berpotensi mengelola dana jumbo tersebut selain Danantara, yakni BPJS Ketenagakerjaan atau membentuk lembaga pengelola baru.

Menurutnya dari ketiga opsi tersebut, Danantara merupakan pilihan paling realistis dan cepat dieksekusi karena tidak memerlukan revisi undang-undang maupun anggaran pembentukan instansi baru.

"Kalau teman-teman tanya saya sebagai Presiden Serikat Buruh dan Partai Buruh memang lebih cenderung pengelola jaminan dana cadangan pesangon itu adalah sebaiknya yang sudah ada tanpa merubah undang-undang. Ya paling mungkin Danantara," ujar Said dalam konferensi pers secara daring, Senin (16/11).

Ia memaparkan pengelolaan melalui BPJS Ketenagakerjaan sebenarnya memungkinkan, tetapi tergolong berat karena pemerintah dan DPR harus merevisi Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) serta Undang-Undang BPJS.