Dalam kesempatan itu, ia juga membantah kabar yang beredar bahwa pemerintah telah menetapkan Danantara sebagai pengelola tunggal.
"Saya disclaimer ya, belum ada keputusan pemerintah dan belum ada keputusan Presiden lembaga pengelola dana cadangan pesangon yang jumbo ini, belum ada siapa yang ditunjuk oleh Presiden. Tapi saya berpendapat dengan tiga kemungkinan tadi yang paling cepat itu ya Danantara," ucap Said.
Said menambahkan masyarakat tidak perlu khawatir apabila Danantara ditunjuk untuk mengelola dana pesangon puluhan juta pekerja formal di Indonesia.
Ia memastikan negara tetap menjadi penjamin utama apabila terjadi risiko krisis ekonomi maupun bencana besar yang memengaruhi pengelolaan dana tersebut.
"Ketika terjadi sesuatu di prinsip jaminan sosial, maka negara, Presiden atas nama negara yang bertanggung jawab. Jadi kalau negara yang menyelenggarakan melalui Danantara, enggak usah khawatir. Yang penting negara, jangan swasta, jangan BUMN," pungkasnya.