Pasalnya, program jaminan sosial yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan saat ini terbatas pada lima program utama, sementara dana cadangan pesangon merupakan kewajiban pengusaha yang membutuhkan skema iuran baru di luar pembukuan perusahaan.
Said juga menyebut opsi membentuk lembaga pengelola baru pun dinilai tidak efisien karena memakan biaya operasional dan waktu yang besar.
Menurutnya, pembentukan lembaga baru membutuhkan anggaran awal yang jumbo serta rekrutmen sumber daya manusia hingga ke tingkat kabupaten dan kota.
"Cuma kalau bikin yang baru butuh anggaran awalnya berapa, kemudian jumlah manusianya sampai ke tingkat kabupaten/kota, udah kayak BPJS. Butuh anggaran, mendingan yang sudah ada," katanya.
Meski demikian, Said menegaskan hingga kini Presiden Prabowo Subianto belum mengambil keputusan resmi terkait lembaga mana yang akan ditunjuk untuk mengelola dana cadangan pesangon tersebut.