Pembalut kembali menjadi perbincangan setelah kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk sanitasi menstruasi dipertanyakan warganet.
Polemik pajak pembalut mencuat karena produk tersebut dinilai sebagai kebutuhan dasar perempuan yang berkaitan dengan kesehatan dan kebersihan.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menegaskan pembalut bukan barang mewah, melainkan kebutuhan dasar perempuan.
Komnas Perempuan juga mendorong pemerintah mengevaluasi kebijakan pajak produk sanitasi menstruasi dengan mempertimbangkan keadilan gender dan hak asasi manusia.
Artikel ini diproduksi, disunting, dan diverifikasi oleh Dewan Redaksi NadiKabar.com sesuai dengan Standar Kompetensi Wartawan dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.
Pedoman Media Siber: NadiKabar.com berkomitmen mematuhi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers Indonesia. Apabila ada hak jawab atau koreksi, silakan hubungi redaksi melalui kanal kontak kami.
