"Jadi semua dapur itu sudah punya CCTV, hanya CCTV-nya belum (terkoneksi), hanya dikonsumsi oleh internal dari dapur itu. Sehingga kami sedang piloting, ada sekitar 70-an dapur yang kita piloting," ucapnya.
"Untuk CCTV-nya kita tarik ke pusat, kita kasih artificial intelligence, sehingga kita bisa memonitor SOP. Apakah SOP pengolahan, SOP persiapan, SOP cuci ompreng, dan sebagainya," tutut Sudaryono.
Melalui sistem tersebut, pemerintah menargetkan pengawasan terhadap tahapan operasional dapur dapat dilakukan lebih terstruktur, mulai dari persiapan bahan makanan, proses pengolahan, hingga pencucian wadah makanan atau ompreng.
Langkah ini diharapkan membantu memastikan pelaksanaan prosedur berjalan sesuai standar sekaligus mengurangi risiko terjadinya insiden yang membahayakan penerima manfaat.
Selain pengawasan melalui teknologi, pemerintah akan memperkuat peran Satuan Tugas (Satgas) MBG di daerah untuk melakukan pemantauan dan pengawasan sesuai tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025.
Di sisi pemerataan layanan, BGN telah mengaktivasi 480 SPPG baru di 16 provinsi wilayah Indonesia Timur pada 2 Oktober. Tahap kedua dilanjutkan dengan aktivasi 980 SPPG baru di Sumatera, Kalimantan, dan Bali pada 14 Oktober.
Sementara itu, tahap ketiga dijadwalkan berlangsung pada pekan keempat Oktober dengan fokus pada pesantren dan sekolah keagamaan di daerah terpencil.
Petunjuk Teknis SPPG 3T ditargetkan rampung pada pekan ini untuk memberikan kepastian operasional bagi SPPG di wilayah tersebut yang telah diaktivasi.
