HKI secara khusus mengusulkan adanya mekanisme percepatan atau fast-track approval bagi pengajuan PSN dan KEK yang telah memenuhi persyaratan serta memiliki kesiapan lahan, infrastruktur, komitmen investasi, dan potensi dampak ekonomi yang signifikan.
Mekanisme tersebut perlu disertai dengan batas waktu pelayanan yang terukur, koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang lebih efektif, serta kepastian proses pengambilan keputusan tanpa mengabaikan aspek lingkungan, tata ruang, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Selain itu, perluasan kawasan industri dan KEK yang telah beroperasi, memiliki rekam jejak investasi yang baik, serta telah memperoleh minat investor seharusnya mendapatkan proses evaluasi dan persetujuan yang lebih efisien.
Dalam menghadapi persaingan investasi global, HKI menilai Indonesia perlu memperhatikan keberhasilan Vietnam dan China dalam mengembangkan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
Vietnam secara agresif mengembangkan kawasan industri dan kawasan ekonomi dengan menawarkan berbagai kemudahan investasi, termasuk pelayanan administrasi yang terintegrasi, insentif perpajakan bagi sektor dan wilayah tertentu, fasilitasi akses lahan industri, serta pembangunan infrastruktur logistik yang mendukung kegiatan ekspor.
Di sejumlah kawasan dan sektor prioritas, Vietnam menawarkan tarif pajak penghasilan badan preferensial, periode pembebasan dan pengurangan pajak, serta kemudahan administrasi investasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
