NADIKABAR.COM — Pemerintah disarankan untuk membangun platform nasional yang merangkum data proyek transisi hijau secara komprehensif guna memastikan komitmen pembiayaan hijau dapat terealisasi.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menjelaskan kepada NadiKabar di Jakarta, Sabtu, bahwa pekerjaan rumah setelah pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia bukan mencari komitmen pembiayaan baru, melainkan memastikan komitmen yang ada dapat terwujud menjadi realisasi nyata.
Pasalnya, hingga Januari 2026, realisasi Just Energy Transition Partnership (JETP) baru mencapai 3,4 miliar dolar AS dari komitmen 21,8 miliar dolar AS. Oleh karena itu Yusuf berpendapat tantangan utama bukan soal ketersediaan modal, melainkan kesiapan proyek dan kualitas eksekusi.
“Prioritas pertama adalah memperbanyak proyek yang layak dibiayai. Pemerintah perlu membangun satu platform nasional yang memuat proyek prioritas, studi kelayakan, kontrak jual beli listrik yang terstandar, pembagian risiko, dan jadwal lelang yang pasti,” kata Yusuf.
