NADIKABAR.COM — Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, mengusulkan skema subsidi silang untuk mendukung penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Skema ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan keuntungan dari pengembangan kawasan komersial untuk membiayai pembangunan rumah sederhana.
Menurut Sudjatmiko, pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat membutuhkan keterlibatan pemerintah dan pengembang. Salah satu hal yang perlu dijalankan adalah ketentuan hunian berimbang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Dia mengatakan, program 3 Juta Rumah menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau. Namun, persoalan perumahan masih menjadi tantangan karena jutaan keluarga belum memiliki rumah maupun masih menempati rumah tidak layak huni.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada Juli 2026, backlog kepemilikan rumah di Indonesia mencapai 9,64 juta rumah tangga. Sementara itu, sebanyak 18,77 juta rumah tangga masih menempati rumah tidak layak huni.
Sudjatmiko menilai penyediaan rumah tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan hunian komersial. Pengembang besar juga memiliki kewajiban menyediakan hunian berimbang.
"Kalau kita ingin memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat, maka ketentuan undang-undang harus benar-benar dijalankan. Pengembang yang sudah masuk kategori besar, dengan jumlah pembangunan di atas 3.000 unit, harus memenuhi kewajiban hunian berimbang. Ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan," tegas Sudjatmiko, ditulis Sabtu (14/11/2026).
