Menurutnya, ketentuan hunian berimbang bukan sekadar kewajiban administratif. Aturan tersebut diperlukan agar pembangunan perumahan juga menyediakan pilihan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok masyarakat menengah ke bawah.
Dia menjelaskan, hunian berimbang tidak harus diwujudkan melalui pembangunan rumah tapak dalam satu kawasan. Pengembang juga bisa menerapkan skema pembangunan secara vertikal sesuai ketentuan yang berlaku.
Sudjatmiko memahami pembangunan perumahan skala besar membutuhkan investasi, ketersediaan lahan, dan perencanaan bisnis jangka panjang. Pengadaan tanah atau land bank juga membutuhkan waktu sebelum bisa dikembangkan menjadi kawasan perumahan.
Karena itu, pemerintah dan pengembang perlu membahas skema bisnis yang memungkinkan kewajiban penyediaan rumah bagi MBR tetap berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan usaha pengembang.
Salah satu skema yang dapat diterapkan adalah subsidi silang. Keuntungan dari penjualan ruko, lahan komersial, maupun bangunan usaha lainnya bisa digunakan untuk mendukung pembangunan rumah sederhana.
"Kalau membangun rumah sederhana secara hitungan bisnis keuntungannya kecil, bahkan bisa merugi, maka harus ada skema subsidi silang. Pengembang bisa memperoleh keuntungan dari kawasan komersial, ruko, maupun pengembangan usaha lainnya. Dari situ ada ruang untuk mendukung pembangunan rumah sederhana," jelasnya.
