Dia menambahkan, skema tersebut dapat dimasukkan ke dalam perencanaan bisnis dan pengembangan kawasan perumahan sejak awal. Dengan begitu, kewajiban menyediakan hunian bagi MBR dapat berjalan beriringan dengan kegiatan usaha pengembang.
"Yang paling penting adalah kita memiliki niat dan komitmen yang sama. Kita harus tahu apa yang dibutuhkan pengusaha dan apa yang bisa difasilitasi pemerintah. Tujuan akhirnya adalah bagaimana kita bersama-sama mewujudkan kebutuhan 3 juta rumah bagi masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah," ungkapnya.
Sudjatmiko juga menilai pemerintah perlu memahami tantangan yang dihadapi pengembang. Di sisi lain, pengembang tetap perlu menjalankan kewajiban penyediaan hunian terjangkau.
Menurutnya, aturan hunian berimbang dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 perlu diterapkan dan diawasi agar pembangunan perumahan juga menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah.
"Kita ingin pembangunan perumahan tidak hanya menghasilkan kawasan hunian yang bagus dan bernilai komersial tinggi, tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang layak. Semangatnya harus ke sana. Semua pihak harus mengambil bagian," pungkasnya.
