NADIKABAR.COM — Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, mengusulkan skema subsidi silang untuk mendukung penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Skema ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan keuntungan dari pengembangan kawasan komersial untuk membiayai pembangunan rumah sederhana.
Menurut Sudjatmiko, pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat membutuhkan keterlibatan pemerintah dan pengembang. Salah satu hal yang perlu dijalankan adalah ketentuan hunian berimbang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Dia mengatakan, program 3 Juta Rumah menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau. Namun, persoalan perumahan masih menjadi tantangan karena jutaan keluarga belum memiliki rumah maupun masih menempati rumah tidak layak huni.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada Juli 2026, backlog kepemilikan rumah di Indonesia mencapai 9,64 juta rumah tangga. Sementara itu, sebanyak 18,77 juta rumah tangga masih menempati rumah tidak layak huni.
Sudjatmiko menilai penyediaan rumah tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan hunian komersial. Pengembang besar juga memiliki kewajiban menyediakan hunian berimbang.
"Kalau kita ingin memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat, maka ketentuan undang-undang harus benar-benar dijalankan. Pengembang yang sudah masuk kategori besar, dengan jumlah pembangunan di atas 3.000 unit, harus memenuhi kewajiban hunian berimbang. Ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan," tegas Sudjatmiko, ditulis Sabtu (14/11/2026).
Menurutnya, ketentuan hunian berimbang bukan sekadar kewajiban administratif. Aturan tersebut diperlukan agar pembangunan perumahan juga menyediakan pilihan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok masyarakat menengah ke bawah.
Dia menjelaskan, hunian berimbang tidak harus diwujudkan melalui pembangunan rumah tapak dalam satu kawasan. Pengembang juga bisa menerapkan skema pembangunan secara vertikal sesuai ketentuan yang berlaku.
Sudjatmiko memahami pembangunan perumahan skala besar membutuhkan investasi, ketersediaan lahan, dan perencanaan bisnis jangka panjang. Pengadaan tanah atau land bank juga membutuhkan waktu sebelum bisa dikembangkan menjadi kawasan perumahan.
Karena itu, pemerintah dan pengembang perlu membahas skema bisnis yang memungkinkan kewajiban penyediaan rumah bagi MBR tetap berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan usaha pengembang.
Salah satu skema yang dapat diterapkan adalah subsidi silang. Keuntungan dari penjualan ruko, lahan komersial, maupun bangunan usaha lainnya bisa digunakan untuk mendukung pembangunan rumah sederhana.
"Kalau membangun rumah sederhana secara hitungan bisnis keuntungannya kecil, bahkan bisa merugi, maka harus ada skema subsidi silang. Pengembang bisa memperoleh keuntungan dari kawasan komersial, ruko, maupun pengembangan usaha lainnya. Dari situ ada ruang untuk mendukung pembangunan rumah sederhana," jelasnya.
Dia menambahkan, skema tersebut dapat dimasukkan ke dalam perencanaan bisnis dan pengembangan kawasan perumahan sejak awal. Dengan begitu, kewajiban menyediakan hunian bagi MBR dapat berjalan beriringan dengan kegiatan usaha pengembang.
"Yang paling penting adalah kita memiliki niat dan komitmen yang sama. Kita harus tahu apa yang dibutuhkan pengusaha dan apa yang bisa difasilitasi pemerintah. Tujuan akhirnya adalah bagaimana kita bersama-sama mewujudkan kebutuhan 3 juta rumah bagi masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah," ungkapnya.
Sudjatmiko juga menilai pemerintah perlu memahami tantangan yang dihadapi pengembang. Di sisi lain, pengembang tetap perlu menjalankan kewajiban penyediaan hunian terjangkau.
Menurutnya, aturan hunian berimbang dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 perlu diterapkan dan diawasi agar pembangunan perumahan juga menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah.
"Kita ingin pembangunan perumahan tidak hanya menghasilkan kawasan hunian yang bagus dan bernilai komersial tinggi, tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang layak. Semangatnya harus ke sana. Semua pihak harus mengambil bagian," pungkasnya.
