NADIKABAR.COM — Pengelompokan keluarga di Indonesia berdasarkan posisi tingkat kesejahteraannya alias desil jadi buah bibir. Perhitungan desil muncul dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang sedang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang saat ini masih terus dibenahi oleh pemerintah.
Desil menjadi penting karena pengelompokan ini menjadi pedoman bagi pemerintah untuk memberikan berbagai bantuan sosial. Banyak masyarakat yang khawatir penghitungan desil ini kurang tepat dan akurat, pada akhirnya membuat bantuan sosial tidak bisa diakses, padahal masih membutuhkan.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari buka soara soal heboh perhitungan desil ini. Menurutnya pemerintah pasti akan memberikan atensi untuk keluhan-keluhan yang disampaikan masyarakat apabila perhitungan desil ternyata tidak tepat, kemudian mendorong dilakukannya perbaikan.
"Ya, tentunya keluhan-keluhan yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi menjadi masukan bagi pemerintah untuk bisa dikoreksi," ujar Qodari di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).
Qodari lantas bicara soal upaya pemerintah untuk memperbaiki pendataan data sosial dan ekonomi. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto juga sudah mengumumkan sendiri penyesuaian basis data akan dilakukan.
Sebab, selama ini menurutnya masalah ketidakakuratan data penerima bantuan masih terjadi di Indonesia. Dia bicara dalam penyaluran bantuan sosial ada dua jenis masalah.
