Pertama, inclusion error yaitu orang yang tidak berhak mendapatkan bantuan tapi mendapatkannya. Kedua, exclusion error yaitu saat pihak yang mestinya mendapatkan bantuan justru tak mendapatkan apa-apa.
"Presiden Prabowo sendiri kemarin waktu pidato tanggal 14, ya, di DPR juga menyebut mengenai re-basing. Jadi mengenai perlinsos yang notabene data dasarnya adalah data-data sosial ekonomi, itu bisa saja dilakukan evaluasi untuk bisa mendapatkan akurasi data yang lebih baik. Dan memang akurasi data ini yang menjadi perhatian Bapak Presiden," papar Qodari.
Sebelumnya, penentuan angka desil masyarakat Indonesia rencananya bakal dikaji ulang. Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurutnya data sosial dan ekonomi memang akan selalu berubah.
"Ya selalu (data berubah), data sifatnya dinamis," kata Airlangga di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (20/8) lalu.
Saat ini Sensus Ekonomi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sensus itu akan mengevaluasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Perubahan angka desil masyarakat Indonesia masih menunggu dari hasil Sensus Ekonomi yang dilakukan BPS.
Sementara itu, sebelumnya Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan angka desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Ia menyebut, angka desil tidak serta merta menjadi ukuran ekonomi satu keluarga.
