"Karena itu, angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga," kata dia dalam keterangannya, dikutip Sabtu (22/8).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga buka suara soal heboh penetapan desil. Dia mengatakan, pemerintah terus melakukan perbaikan terhadap DTSEN yang menjadi basis dari penetapan desil. Menurut Purbaya, pihaknya sudah mengeluarkan anggaran besar untuk Badan Pusat Statistik (BPS) yang melakukan survey.
"Makanya sedang diperbaiki itu, DTSEN. Saya ngeluarin uang cukup banyak kalau ke BPS tahun ini ya," kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8).
Purbaya menambahkan, kesalahan data lazim terjadi dalam proses survei. Namun, sang bendahara negara berharap hasil yang dikeluarkan BPS tahun depan jauh lebih baik.
"Jadi, tahun depan seharusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu, dua kan biasanya selalu ada kalau di-survey.Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi," sebut Purbaya.
