Meski begitu, Tito menekankan data baru ini tidak ditujukan untuk menggantikan sensus BPS, melainkan untuk saling melengkapi agar gambaran kesejahteraan masyarakat jauh lebih akurat mengingat data kesejahteraan masyarakat bisa sangat dinamis.
"Saling melengkapi! Saling melengkapi, belum tentu (data penerima bansos baru) jauh lebih akurat. Karena tadi ada perubahan-perubahan tadi ya. Tergantung basis datanya, apakah di-update nggak oleh polisi, di-update nggak oleh BPN," jelasnya.
Pasalnya menurut Tito perombakan data penerima manfaat ini dilakukan karena penyaluran bansos selama ini dinilai kurang tepat sasaran. Di mana saat ini sekitar 60% penerima bansos dinilai tidak tepat sasaran, sementara ada kurang lebih 40% warga yang sebenarnya berhak namun justru belum terdaftar.
"Ini tidak tepat sasaran lebih kurang 60 persen. Nah, 60 persen ini boleh di-skip gak. Sementara ada lebih kurang 40 persen yaitu yang berhak tapi tidak terdaftar. Jadi ini bisa lebih tepat sasaran," ujarnya.
