Sedangkan dengan adanya perombakan data penerima basos baru yang sudah terintegrasi lintas Kementerian/Lembaga ini pemerintah bisa lihat tingkat kesejahteraan masyarakat dengan lebih jelas.
"Jadi kalau seandainya dia penerima bantuan, tapi dia punya mobil, ternyata punya tanah, ketahuan sekarang," tegas Tito.
Di luar itu, melalui proses perombakan data ini ini masyarakat juga bisa melakukan usul atau sanggah daftar penerima manfaat bansos. Hal ini ditujukan bagi warga yang kondisi ekonominya berubah mendadak, misalnya akibat bencana alam.
"Boleh komplain, 'Kok saya enggak termasuk ini? Okelah saya dulu punya mobil', contoh misalnya bencana Sumatra. 'Saya betul punya rumah nih, saya betul punya mobil, tapi belum di-update oleh ATR/BPN, belum di-update oleh polisi, belum di-update oleh BPS. Rumah saya, mobil saya semuanya habis, hilang semua. Jadi saya layak untuk penerima bansos,' kira-kira gitu," ujar Tito mencontohkan.
