NADIKABAR.COM — Pemerintah mempercepat pengembangan kelapa sebagai salah satu komoditas perkebunan rakyat strategis. Untuk tahun 2027, pemerintah menyiapkan Coconut Area Development Plan dengan total alokasi kawasan mencapai 51.721 hektare di berbagai wilayah Indonesia.

Rencana tersebut mencakup 42.721 hektare area ekspansi dan 9.000 hektare area peremajaan (replanting). Untuk mendukung program tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp154,58 miliar.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pengembangan kelapa menjadi penting karena permintaan global terhadap komoditas tersebut terus meningkat, sementara sebagian tanaman kelapa Indonesia sudah berusia tua.

"Kelapa ini akan menjadi salah satu komoditas utama yang kita kembangkan. Nilai ekonominya sekarang lebih tinggi dari nilai-nilai perkebunan yang lain," ujar Zulhas dalam keterangannya, Jumat (9/10/2026).

Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri rangkaian World Coconut Day 2026 di Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (8/10).

Menurut Zulhas, tren konsumsi global turut mendorong meningkatnya permintaan kelapa. Kelapa kini tidak hanya digunakan sebagai bahan pangan tradisional, tetapi juga semakin banyak digunakan dalam industri makanan dan minuman.

"Orang sekarang minum kopi nggak pakai susu lagi, sudah pakai kelapa, santan. Itu terjadi di Tiongkok, Asia, India dan tempat-tempat lain, sehingga kelapa menjadi rebutan," katanya.

Kejar Produktivitas, Jangan Sampai Tertinggal

Zulhas mengakui Indonesia memiliki tantangan dalam meningkatkan produktivitas kelapa karena banyak tanaman yang sudah tua dan telah lama ditanam. Karena itu, pemerintah akan mempercepat pembibitan dan peremajaan dengan varietas yang memiliki masa produksi lebih cepat.

"Kalau kelapa dalam kan lama, enam sampai tujuh tahun. Jadi kita harus punya varietas baru, tiga tahun sudah bisa berbuah. Jangan sampai kita tertinggal jauh dari Thailand," tegasnya.

Selain peremajaan, pengembangan kawasan juga diarahkan untuk memperkuat produktivitas perkebunan rakyat sekaligus memperluas basis produksi kelapa nasional.

Dalam Coconut Area Development Plan 2027, pengembangan kawasan kelapa direncanakan tersebar di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua.

Zulhas menekankan pengembangan kelapa tidak berhenti pada penanaman dan perluasan lahan. Pemerintah juga akan memperkuat manajemen perkebunan dan industri pengolahan agar nilai ekonomi kelapa dapat dinikmati lebih besar di dalam negeri.

"Kedua, hilirisasi. Kelapanya ditangani Kementerian Pertanian, Menteri Hilirisasi, termasuk Danantara. Kita harus cepat mengejar, tadi bibit, manajemen perkebunannya, kemudian juga industrinya, pengolahannya," ujarnya.

Menurutnya, pengembangan industri hilir penting agar Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi mampu menghasilkan produk turunan kelapa dengan nilai tambah lebih tinggi.

Pengembangan kelapa juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk memperkuat perkebunan rakyat. Zulhas mengatakan arahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan sektor pertanian dan pangan sebagai prioritas pembangunan nasional.

"Selama ini kita kembangkan kebun-kebun besar. Tapi tahun pertama pemerintahan Pak Prabowo, kita mulai perkebunan rakyat, antara lain kelapa, kopi, cengkeh, cokelat dan lainnya. Tapi nomor satu kelapa," katanya.

Pemerintah, lanjut Zulhas, akan memberikan dukungan terhadap perkebunan rakyat mulai dari penyediaan bibit, pengembangan kawasan, peningkatan produktivitas, manajemen perkebunan hingga hilirisasi.

Manado Jadi Momentum Penguatan Industri Kelapa Global

Pelaksanaan World Coconut Day 2026 di Manado menjadi momentum untuk memperkuat posisi Sulut sebagai salah satu pusat pengembangan kelapa sekaligus memperluas jejaring kerja sama industri kelapa secara global.

Kegiatan yang berlangsung pada 7-10 Oktober 2026 tersebut mempertemukan pemangku kepentingan kelapa dari berbagai negara. International Conference diikuti sekitar 500 peserta dari berbagai negara.

Mengusung tema 'Coconut in Times of Uncertainty: Securing Food, Energy, and Livelihoods', forum tersebut dinilai relevan dengan tantangan global saat ini.

Dengan rencana pengembangan 51.721 hektare pada 2027, pemerintah menegaskan bahwa kelapa bukan lagi sekadar komoditas perkebunan rakyat, tetapi bagian dari strategi membangun pangan, industri, energi, lapangan kerja, dan sumber penghidupan masyarakat.

"Kelapa sekarang menjadi rebutan. Kita harus bergerak cepat agar Indonesia bukan hanya menjadi penghasil kelapa, tetapi juga menjadi pemain utama dalam industri kelapa dunia," pungkas Zulhas.