NADIKABAR.COM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta batal menerbitkan obligasi daerah setelah tidak mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Sebagai ganti pembiayaan, akan dilakukan peminjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo mengatakan keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil pembicaraan dengan Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

"Sesuai dengan hasil pembicaraan dengan Menteri Keuangan dan kemarin Pak Mendagri, telah disepakati skemanya kita akan mengubah dari rencana obligasi ke pinjaman," kata Prastowo saat ditemui di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Penerbitan obligasi daerah saat ini dinilai kurang tepat karena kondisi pasar yang masih tertekan dan tingkat suku bunga relatif tinggi. Oleh karena itu, pemerintah pusat menyarankan Pemprov DKI Jakarta menggunakan skema pembiayaan dengan bunga yang lebih kompetitif dan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur.

"Kami secara teknis saat ini berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan untuk proyek-proyek yang dibiayai," ucap Pramono.

Pemprov DKI Jakarta mengupayakan agar pinjaman tersebut memiliki tenor lebih panjang sehingga tidak terlalu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun total skema pembiayaan alternatif yang disiapkan Pemprov DKI Jakarta mencapai sekitar Rp 7,5 triliun.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 3 triliun direncanakan berasal dari kekurangan penyaluran dana bagi hasil (DBH). Sementara itu, Rp 4,5 triliun lainnya direncanakan melalui pinjaman PT SMI.

"Saat ini kita tunggu Peraturan Menteri Keuangan-nya mengenai mekanisme dan jumlahnya. Mudah-mudahan akhir November ini terbit," harap Prastowo.