NADIKABAR.COM — Pencurian kabel telekomunikasi hingga perangkat base transceiver station (BTS) menjadi sorotan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Aksi kriminal terhadap infrastruktur telekomunikasi tersebut dapat mengganggu layanan internet yang digunakan masyarakat di sejumlah wilayah.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta bantuan Kapolri Suyudi Ario Seto yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026. Meutya mengatakan bahwa tindakan kriminal tersebut tidak hanya menyasar aset infrastruktur, tetapi juga berdampak langsung pada layanan publik.
Hal itu disampaikan Meutya dalam konferensi pers bersama Kapolri Suyudi Ario Seto. Pertemuan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi Kementerian Komunikasi dan Digital dengan Polri dalam menangani berbagai persoalan di ruang digital.
"Banyak sekali keluhan-keluhan dari masyarakat ketika akses internet itu terganggu. Terganggunya oleh tindakan-tindakan kriminal, di antaranya pemutusan kabel yang kemudian diperjualbelikan, tapi dampaknya luar biasa yaitu mematikan akses internet di satu wilayah," ujar Meutya, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Dia mengatakan Komdigi mengapresiasi penanganan hukum terhadap pencurian perangkat BTS yang berujung pada terganggunya layanan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.
"Dan karena itu kami apresiasi sekali lagi atas penanganan berbagai intervensi atau penanganan hukum yang dilakukan terhadap pencurian-pencurian BTS yang berujung dan berakibat kepada terganggunya layanan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia," tuturnya.
Meutya menegaskan, koordinasi dengan Polri diperlukan untuk menangani berbagai persoalan yang berdampak pada keamanan dan keberlangsungan layanan digital masyarakat.
Kerja sama Komdigi dan Polri sebelumnya diperkuat melalui nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang ditandatangani pada April 2026, ketika Polri masih dipimpin Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Dalam pertemuan terbaru bersama Kapolri Suyudi Ario Seto, Meutya menyampaikan bahwa koordinasi kedua institusi akan terus ditingkatkan untuk mempercepat pelaksanaan kerja sama tersebut.
Selain pengamanan infrastruktur telekomunikasi, koordinasi itu juga menyasar berbagai kejahatan digital, mulai dari jual beli data, penipuan daring, judi online, hingga penyebaran hoaks.
Kapolri Suyudi mengatakan perkembangan teknologi yang berlangsung cepat perlu diimbangi dengan langkah penanganan kejahatan yang tepat. Dia menekankan pentingnya kolaborasi untuk menjaga ruang digital tetap aman bagi masyarakat.
"Dan tentunya ini menjadi silaturahmi dan juga berdiskusi terkait dengan isu-isu di ruang digital, di mana kita sepakat untuk sama-sama bersinergi, berkolaborasi untuk menjaga ruang digital ini lebih aman dan semakin aman karena kita tahu pendapatan teknologi begitu cepat," pungkas Suyudi.
