Pengumuman! DJP Hapus Denda Pajak hingga 100%, Ini Syaratnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif (PSA) pajak. Keringanan kepada wajib paj

Redaksi NadiKabar ✓

Redaksi NadiKabar • Dipublikasikan: Selasa, 27 Oktober 2026 pukul 10:57 WIB • ⏱ 3 menit baca

1. Sanksi karena terlambat menyampaikan SPT Tahunan PPh sampai Tahun Pajak 2025 dan/atau SPT Masa sampai Masa Pajak September 2026, dengan status kurang bayar:

- Pengurangan 100% jika penyampaian SPT dilakukan pada periode 8 Oktober-31 Desember 2026- Pengurangan 50% jika penyampaian SPT dilakukan pada periode 1 Januari-31 Maret 2027- Pengurangan 25% jika penyampaian SPT dilakukan pada periode 1 April-30 Juni 2027

2. Sanksi atas pembetulan sukarela SPT Tahunan PPh sampai Tahun Pajak 2025 dan/atau SPT Masa sampai Masa Pajak September 2026 yang berstatus kurang bayar:

- Pengurangan 100% jika pembetulan SPT dilakukan pada periode 8 Oktober-31 Desember 2026- Pengurangan 50% jika pembetulan SPT dilakukan pada periode 1 Januari-31 Maret 2027- Pengurangan 25% jika pembetulan SPT dilakukan pada periode 1 April-30 Juni 2027

3. Sanksi karena keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang dalam SPT Tahunan PPh sampai Tahun Pajak 2025 atau SPT Masa sampai Masa Pajak September 2026:

4. Sanksi pada SKP, SKP PBB atau STP berdasarkan hasil pemeriksaan yang diterbitkan selama periode fasilitas. Termasuk denda administratif PBB: