NADIKABAR.COM — Asosiasi pengusaha angkat suara soal kewajiban menitipkan Dana Cadangan Pesangon (DCP) ke lembaga pemerintah.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani menekankan hal krusial dalam penunjukan lembaga pengelola Dana Cadangan Pesangon adalah merancang mekanisme yang tidak menciptakan tumpang tindih kewajiban dengan program yang sudah berjalan, seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

"Sejumlah perusahaan juga telah memiliki program dana pensiun melalui DPPK maupun DPLK," ujar Shinta kepada NadiKabar.com, Selasa (17/11).

Shinta menilai kehadiran Dana Cadangan Pesangon perlu diharmonisasikan dengan seluruh mekanisme yang telah berjalan, termasuk memperjelas perbedaan fungsi antara pesangon, jaminan kehilangan pekerjaan, dan dana pensiun.

Mengingat pembayaran pesangon dapat timbul sewaktu-waktu saat PHK, Shinta menilai diperlukan harmonisasi antara Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), regulasi jaminan sosial, dan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan, serta optimalisasi infrastruktur yang sudah ada.

"Penggunaan infrastruktur program eksisting yang telah berjalan perlu menjadi bagian dari evaluasi desain kebijakan, termasuk dari sisi efektivitas pengelolaan, efisiensi pembiayaan, dan akuntabilitas," ujar Shinta.

Selain itu, Shinta mengingatkan perlunya kajian mendalam atas dampak setoran berkala terhadap likuiditas, modal kerja, dan investasi yang tidak seragam antarsektor, di samping memastikan tata kelola dana yang transparan dan akuntabel.

Dengan masih terbukanya penyusunan peraturan pelaksanaan, Shinta mengatakan APINDO mendorong pemerintah melakukan kajian dampak secara komprehensif serta melibatkan dunia usaha dalam pembahasan desain kebijakan secara substantif.

"Fokusnya harus pada efektivitas kebijakan dalam pelindungan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha, bukan semata pada penentuan lembaga yang akan ditunjuk sebagai pengelola," ujar Shinta.