"Kadin mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan penerapan secara bertahap, dengan memperhatikan skala usaha, kondisi keuangan perusahaan, karakteristik industri, serta kemampuan masing-masing sektor," ujar Erwin.

Pemerintah mewajibkan pengusaha menyetor Dana Cadangan Pesangon ke satu lembaga yang akan ditunjuk. Perusahaan diberikan waktu hingga Oktober 2027 untuk mulai mengalihkan dana pesangon untuk dikelola ke lembaga pemerintah yang ditunjuk.

Hal itu sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Namun, saat ini belum ada mekanisme lengkap mengenai kewajiban tersebut, termasuk lembaga yang menjadi pengumpul dananya.

Aturan turunan berupa peraturan pemerintah (pp) turunan pun masih digodok.

Dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 disebutkan pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja atau buruh akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pada ayat (2) dijelaskan penyediaan dana tersebut bertujuan menjamin terpenuhinya hak pekerja atau buruh akibat PHK dengan alasan selain memasuki usia pensiun dan pekerja atau buruh tersebut belum diikutsertakan dalam program pensiun.

Selanjutnya, ayat (3) mengatur dana cadangan pesangon dikelola oleh lembaga pemerintah, sedangkan ayat (4) memberikan pengecualian kewajiban tersebut bagi pengusaha pada usaha mikro dan kecil.