Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan pada prinsipnya mendukung upaya pemerintah untuk memberikan kepastian pembayaran pesangon dan memperkuat pelindungan bagi pekerja.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa menilai hak pekerja memang harus tetap terjamin.

"Termasuk ketika perusahaan menghadapi kesulitan keuangan atau melakukan restrukturisasi," ujar Erwin kepada NadiKabar.com.

Namun, Erwin memandang rencana pemusatan pengelolaan dana cadangan pesangon pada satu lembaga harus dikaji secara komprehensif, terutama dari aspek likuiditas perusahaan, efisiensi pengelolaan dana, dan kepastian hukum.

Menurut Erwin, kewajiban pesangon sejatinya merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan yang selama ini telah diperhitungkan dalam perencanaan keuangan.

"Apabila seluruh perusahaan diwajibkan menyetorkan dana secara berkala kepada lembaga tertentu, maka akan terjadi perubahan signifikan dalam pengelolaan arus kas dunia usaha," ujar Erwin.

Dana yang sebelumnya dapat dipakai untuk operasional, membeli bahan baku, membayar pemasok, hingga ekspansi harus dialihkan ke lembaga pengelola, sehingga berpotensi menekan likuiditas dan kemampuan menyerap tenaga kerja baru, terutama bagi industri padat karya, UMKM, dan perusahaan dengan modal kerja terbatas.

Jika tidak dirancang dengan hati-hati, kebijakan ini dinilai berpotensi menekan likuiditas perusahaan, meningkatkan kebutuhan pembiayaan, dan pada akhirnya memengaruhi kemampuan dunia usaha dalam menyerap tenaga kerja baru.