NADIKABAR.COM — Asosiasi pengusaha angkat suara soal kewajiban menitipkan Dana Cadangan Pesangon (DCP) ke lembaga pemerintah.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani menekankan hal krusial dalam penunjukan lembaga pengelola Dana Cadangan Pesangon adalah merancang mekanisme yang tidak menciptakan tumpang tindih kewajiban dengan program yang sudah berjalan, seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
"Sejumlah perusahaan juga telah memiliki program dana pensiun melalui DPPK maupun DPLK," ujar Shinta kepada NadiKabar.com, Selasa (17/11).
Shinta menilai kehadiran Dana Cadangan Pesangon perlu diharmonisasikan dengan seluruh mekanisme yang telah berjalan, termasuk memperjelas perbedaan fungsi antara pesangon, jaminan kehilangan pekerjaan, dan dana pensiun.
Mengingat pembayaran pesangon dapat timbul sewaktu-waktu saat PHK, Shinta menilai diperlukan harmonisasi antara Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), regulasi jaminan sosial, dan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan, serta optimalisasi infrastruktur yang sudah ada.
"Penggunaan infrastruktur program eksisting yang telah berjalan perlu menjadi bagian dari evaluasi desain kebijakan, termasuk dari sisi efektivitas pengelolaan, efisiensi pembiayaan, dan akuntabilitas," ujar Shinta.
Selain itu, Shinta mengingatkan perlunya kajian mendalam atas dampak setoran berkala terhadap likuiditas, modal kerja, dan investasi yang tidak seragam antarsektor, di samping memastikan tata kelola dana yang transparan dan akuntabel.
Dengan masih terbukanya penyusunan peraturan pelaksanaan, Shinta mengatakan APINDO mendorong pemerintah melakukan kajian dampak secara komprehensif serta melibatkan dunia usaha dalam pembahasan desain kebijakan secara substantif.
"Fokusnya harus pada efektivitas kebijakan dalam pelindungan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha, bukan semata pada penentuan lembaga yang akan ditunjuk sebagai pengelola," ujar Shinta.
Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan pada prinsipnya mendukung upaya pemerintah untuk memberikan kepastian pembayaran pesangon dan memperkuat pelindungan bagi pekerja.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa menilai hak pekerja memang harus tetap terjamin.
"Termasuk ketika perusahaan menghadapi kesulitan keuangan atau melakukan restrukturisasi," ujar Erwin kepada NadiKabar.com.
Namun, Erwin memandang rencana pemusatan pengelolaan dana cadangan pesangon pada satu lembaga harus dikaji secara komprehensif, terutama dari aspek likuiditas perusahaan, efisiensi pengelolaan dana, dan kepastian hukum.
Menurut Erwin, kewajiban pesangon sejatinya merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan yang selama ini telah diperhitungkan dalam perencanaan keuangan.
"Apabila seluruh perusahaan diwajibkan menyetorkan dana secara berkala kepada lembaga tertentu, maka akan terjadi perubahan signifikan dalam pengelolaan arus kas dunia usaha," ujar Erwin.
Dana yang sebelumnya dapat dipakai untuk operasional, membeli bahan baku, membayar pemasok, hingga ekspansi harus dialihkan ke lembaga pengelola, sehingga berpotensi menekan likuiditas dan kemampuan menyerap tenaga kerja baru, terutama bagi industri padat karya, UMKM, dan perusahaan dengan modal kerja terbatas.
Jika tidak dirancang dengan hati-hati, kebijakan ini dinilai berpotensi menekan likuiditas perusahaan, meningkatkan kebutuhan pembiayaan, dan pada akhirnya memengaruhi kemampuan dunia usaha dalam menyerap tenaga kerja baru.
"Kadin mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan penerapan secara bertahap, dengan memperhatikan skala usaha, kondisi keuangan perusahaan, karakteristik industri, serta kemampuan masing-masing sektor," ujar Erwin.
Pemerintah mewajibkan pengusaha menyetor Dana Cadangan Pesangon ke satu lembaga yang akan ditunjuk. Perusahaan diberikan waktu hingga Oktober 2027 untuk mulai mengalihkan dana pesangon untuk dikelola ke lembaga pemerintah yang ditunjuk.
Hal itu sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Namun, saat ini belum ada mekanisme lengkap mengenai kewajiban tersebut, termasuk lembaga yang menjadi pengumpul dananya.
Aturan turunan berupa peraturan pemerintah (pp) turunan pun masih digodok.
Dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 disebutkan pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja atau buruh akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Pada ayat (2) dijelaskan penyediaan dana tersebut bertujuan menjamin terpenuhinya hak pekerja atau buruh akibat PHK dengan alasan selain memasuki usia pensiun dan pekerja atau buruh tersebut belum diikutsertakan dalam program pensiun.
Selanjutnya, ayat (3) mengatur dana cadangan pesangon dikelola oleh lembaga pemerintah, sedangkan ayat (4) memberikan pengecualian kewajiban tersebut bagi pengusaha pada usaha mikro dan kecil.