NADIKABAR.COM — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti rencana pemerintah menunjuk satu lembaga untuk mengelola dana cadangan pesangon (DCP). Rencana itu dinilai berisiko menciptakan tumpang tindih dengan program jaminan sosial lain dan skema pendanaan imbalan kerja lain yang telah berjalan.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam mengatakan kehadiran dana cadangan pesangon perlu diharmonisasikan dengan seluruh mekanisme yang telah berjalan, termasuk memperjelas perbedaan fungsi antara pesangon, jaminan kehilangan pekerjaan dan dana pensiun.

"Hal yang perlu dicermati dalam rencana pembentukan lembaga pengelola DCP bukan hanya pada siapa yang akan ditunjuk sebagai pengelola, tetapi bagaimana mekanisme tersebut dirancang agar benar-benar memberikan kepastian tanpa menciptakan tumpang tindih kewajiban yang tidak proporsional bagi perusahaan," kata Bob kepada NadiKabar, Senin (16/11/2026).

Saat ini perusahaan disebut telah berkontribusi dalam berbagai program jaminan sosial ketenagakerjaan seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Di luar itu ada juga dana pensiun pemberi kerja (DPPK) dan dana pesangon yang disiapkan perusahaan, serta dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) yang dikelola bank umum atau perusahaan asuransi atas seizin Otoritas Jasa Keuangan (OJK).